Pemasangan plang oleh pihak ahli waris Sangga Kalenggo di lapangan golf. Foto: Herlis/Sultranesia

Ahli waris Sangga Kalenggo mengklaim memenangkan sengketa lahan Golf Sanggoleo yang terletak di Jalan Sanggoleo, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 196/PK/Pdt/2015 tentang pihak ahli waris Sangga Kalenggo memenangkan gugatan atas tanah seluas 10,5 hektare yang disengketakan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bahkan, Pengadilan Negeri Kendari telah menerbitkan Anmanning dengan Nomor 20/Pen.Pdt.Anm/2009/PNK tanggal 17 Juni 2021.

Baca Juga :   Informasi dari Pemprov Sultra Bakal Satu Pintu Melalui Diskominfo

Berdasarkan putusan itu, Juru Bicara Keluarga Sangga Kalenggo, Ramli mengatakan, tiga minggu yang lalu, Pengadilan Negeri Kendari telah memfasilitasi untuk bertemu dengan perwakilan Pemprov Sultra di Biro Hukum.

“Kami bertemu untuk membicarakan ganti rugi yang sifatnya final dan mengikat,” kata Ramli saat ditemui Senin (26/7).

Dalam agenda itu, Ramli mengaku bahwa pihaknya menuntut ganti rugi dari Pemprov Sultra sebesar Rp 500 ribu per meter dalam jangka waktu penggunaan selama 13 tahun.

Baca Juga :   4 Pjs Bupati di Sultra Dikukuhkan, Berikut Daftarnya

Tetapi hasilnya nihil. Pemprov tak menyetujui itu. Kesal karena menemui jalan buntu, pihaknya memasang plang di area lahan golf yang tak terurus itu sebagai bukti keseriusan mereka.

Bahkan, Ramli menegaskan apabila dalam waktu dua minggu ke depan belum ada konfirmasi ataupun itikad baik dari Pemprov Sultra maka pihaknya akan membangun sejumlah gedung dan mulai beraktifitas di tempat itu.

Baca Juga :   Pemprov Sultra Terus Sosialisasikan UU Cipta Kerja, Kali Ini di Wakatobi

“Jika rentang waktu dua pekan dari sekarang mereka tidak beritikad baik menyelesaikan ini, kami akan membuat aktivitas di lahan kami ini seperti membangun rumah,” tegasnya.

Dia berharap, Pemprov Sultra tak lagi mengklain lahan tersebut sebab memiliki dasar hukum yang kuat dan sudah ada itikad baik yang ditawarkan tetapi tidak bisa dipenuhi.

Sultranesia.ID melakukan konfirmasi kepada pihak Pemprov Sultra namun belum ada keterangan yang diperoleh.


Editor: Wiwid Abid Abadi

sultranesia