Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu, saat rapat bersama Mendagri Tito Karnavian. Foto: Wiwid Abid Abadi/Sultranesia.id

Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra), Hamiruddin Udu, menyampaikan laporan tahapan Pilkada serentak 2020 kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, di Grand Claro Hotole Kendari, Rabu (9/7).

Salah satu penyampaiannya kepada Mendagri adalah agar memberikan imbauan dan arahan kepada Bupati di 7 Kabupaten/kota di Sultra yang bakal kembali mencalonkan diri di Pilkada.

Dia mengatakan, saat ini kepala daerah di 7 Kabupaten/Kota ini juga menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing.

sultranesia sultranesia

Menurut Hamirudin, ada kerawanan penyaluran bantuan sosial dipolitisasi jika tidak dipertegas soal tugas calon kepala daerah tersebut. Dia bilang, terjadi ex officio atau rangkap tugas dan jabatan dalam situasi pandemi seperti sekarang ini.

“Bantuan sosial yang rawan dipolitisasi, kami meminta ketegasan dan imabaun Pak Mendagri terkait dengan posisi kepala daerah yang juga menjadi kepala gugus tugas (COVID-19) supaya tidak bermasalah. Tugas pencegahan bisa dilaksanakan, tapi tahapan sebagai kandidat juga dilakukan tanpa masalah,” ujar Hamiruddin.

Berita Terkait :   Tolak Ridwan Zakaria, Pengurus dan Simpatisan Golkar Butur Duduki Kantor Golkar Sultra

Dia juga menyebut bahwa salah satu potensi kerawanan Pilkada 2020 adalah politik uang, dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tak hanya soal politik uang, kepada Mendagri, Hamiruddin juga menyampaikan keluhannya terkait jaringan internet di beberapa wilayah di antara 7 kabupaten di Sultra yang bakal menggelar Pilkada.

“Ada wilayah yang tidak ada signal internet. Sehingga kita tidak bisa melakukan komunikasi secara virtual untuk melakukan koordinasi,” pungkasnya.

Apa yang disampaikan Ketua Bawaslu Sultra ditanggapi oleh Mendagri, Tito. Dia menyarankan perlunya membuat aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu supaya tidak terjadi politisasi bansos seperti yang dikhawatirkan.

“Misalnya bansos tidak boleh menggunakan nama bupati, sumbangan bupati ini jadi sumbangan dari kelembagaannya (Pemda), apalagi ada fotonya, saran saya jangan,” pungkasnya.


Laporan: Wiwid Abid Abadi

sultranesia