Ashari.

Oleh: Ashari

Kembali naiknya isu pertambangan di Sulawesi Tenggara terkhusus di Bumi Oheo Konawe Utara seharusnya menjadi perhatian serius dari semua aparat di tingkat daerah sampai pusat. Bukan lalu menjadi seperti “kentut” yang tak nampak tapi baunya terasa.

Inilah potret antara kebijakan dan kepentingan satu sama lain yang patut di curigai tentang bagaimana keterlibatan jajaran penegak hukum “berselingkuh” di balik kepentingan pengusaha atau pemodal besar yang hasil profitnya dipakai sekedar kesenangan dunia saja.

Satu hal catatan yang menarik yang kami telaah dan bedah bahwa nyaris semua perusahaan tambang di wilayah kami, bumi Oheo Konawe Utara tak satupun legal standingnya mulus seratus persen, yang artinya semua punya celah dan cerita yang sama.

Baca Juga :   Bantah Menambang di Hutan Lindung, PT PIP Persilahkan Dishut Sultra Audit Lokasi

Lalu aneh juga ketika perusahaan-perusahaan tambang di Konut terlihat segelintir pos security-nya ada yang berseragam dan bersenjata.

Kuatnya indikasi pertambangan ilegal, baik yang terus disuarakan dari berbagai lembaga kemasyarakatan melalui demonstrasi maupun pemberitaan di media massa semuanya hanya sekedar angin lalu.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah, mau atau tidak para penegak hukum membuktikan semua ini, di tengah banyaknya aparat penegak hukum sendiri yang terlibat. Nuansa politis dan kepentingan ‘gajah-gajah’ inilah sulit untuk dibongkar.

Studi kasus komparatif antara penegakan PT Bososi Pratama dengan PT Roshini Indonesia yang kami nilai tendensius. Wilayah hukum Konut ada institusi Polres yang kadang tidak dilibatkan seketika “kaget” mendengar police line sudah terpasang. Ini ada apa? Kok yang lain tidak tersentuh? Lalu tambang yang lain bebas beroperasi, padahal pelanggarannya sama, bahkan ada yang lebih parah.

Baca Juga :   Jaksa Tangkap Bolden Pardede, Terpidana Kasus Penambangan Ilegal di Konawe

Kasus pertambangan bukan sekedar ilegal mining semata, namun realitas di balik teka teki itu berakhir deskriminalisasi. Bukan itu saja, ironis berimbas kepada pengusaha lokal asli daerah menjadi suatu pengalihan, target dari skenario kolaborasi oligarki tambang.

Sebagai kesimpulan, jika supremasi hukum benar-benar mau ditegakkan, kami siap sebagai jarum kompas mengawal penindakan oknum tambang ilegal tentunya dengan dasar asas keterbukaan, keadilan serta kepastian hukum. Dengan demikian dipastikan tak satupun tambang di Konut yang akan beroperasi.

Namun persoalan yang mendasar juga perlu diingat bahwa ekonomi kerakyatan cukup membantu pemerintah dari profit sektor pertambangan, terutama kontribusi riil dari pihak pengusaha lokal itu sendiri yang faham kondisi daerahnya, serta tinggal bersama di lingkungan keluarga dan masyarakat itu sendiri.

Baca Juga :   Pihak Berwenang Didesak Hentikan Aktivitas PT Kurnia Mining Resources di Kolut

Tidak hanya itu, di bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya pengusaha lokal juga ikut berperan aktif bahkan dalam situasi bencana alam tidak hanya sekedar materi, juga turun langsung memberikan bimbingan sikologis terhadap keluarga yang terdampak.

Olehnya itu penegak hukum layaknya lebih selektif memberikan pembinaan hukum kepada pengusaha lokal yang jika kekurangannya dalam melaksanakan pengelolaan tambang masih jauh dengan kaidah-kaidah sesuai yang di amanat kan undang-undang.


*) Penulis adalah Ketua eXplor Anoa Oheo.

sultranesia