Gubernur Sultra, Ali Mazi usai melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman daerah dengan Direktur Utama PT SMI di Kantor PT SMI pada tanggal 23 Oktober 2020 lalu. Foto: Dok.Istimewa

Pinjaman sebesar Rp 388,8 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) akhirnya dicairkan.

Hal itu disampaikan Kadis Kominfo Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Baadallah, Kamis (29/10).

Ridwan mengatakan, Gubernur Sultra, Ali Mazi telah melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman daerah dengan Direktur Utama PT SMI di Kantor PT SMI pada tanggal 23 Oktober 2020 lalu.

sultranesia sultranesia

“Pemprov Sultra dan PT SMI telah menandatangani perjanjian pinjaman daerah yang akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur layanan kesehatan masyarakat Sultra,” kata Ridwan.

Menurut Ridwan, pinjaman senilai Rp 388,8 M tersebut merupakan yang keenam antara Pemprov Sultra dan PT SMI.

“Niat baik ini tentu akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sultra di tengah pandemi COVID 19. Ini juga telah melalui tahapan proses yang sangat terukur, dan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Dia merinci, sebelumnya pinjaman senilai Rp 799,2 miliar untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur Ruas Jalan Kendari-Toronipa juga sudah dicairkan.

Sedangkan pinjaman yang kesekian kali ini akan digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan (Faskes).

“Sesuai rencana, alokasi angggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Khusus Jantung dan Pembuluh Darah, serta pendanaan untuk pengadaan alat kesehatan rumah sakit,” imbuhnya.

Sementara itu, Dirut PT SMI, Edwin Syahruzad mengatakan bahwa dirinya telah melakukan penadatanganan perjanjian pinjaman daerah bersama Gubernur Sultra, Ali Mazi.

“Pinjaman sebesar Rp 388,8 miliar untuk bantu mewujudkan percepatan program pembangunan infrastruktur kesehatan di provinsi setempat,” kata dia.

Sebelumnya, pada Juli 2020, Pemprov Sulawesi Tenggara juga telah meminjam dana sebesar Rp 799,2 miliar untuk keperluan pembiayaan pembangunan infrastruktur Ruas Jalan Kendari- Toronipa di Sulawesi Tenggara.

Lebih lanjut Edwin Syahruzad mengatakan, sebagai syarat dalam perjanjian pembiayaan antara PT SMI dengan pemerintah daerah harus mengakomodir beberapa ketentuan.

Berita Terkait :   Gubernur Sultra Serahkan 15.000 Sertifikat Tanah untuk Warga

“Yakni transparansi rencana pengadaan barang dan jasa pemerintah, keterbukaan informasi akan regulasi perencanaan atau konstruksi dari Kementerian terkait, informasi kualifikasi calon
konsultan atau kontraktor, serta rencana mitigasi risiko atas dampak sosial atau dampak lingkungan dari calon lokasi proyek infrastruktur yang direncanakan,” jelas Edwin.

Dijelaskan juga olehnya, sejak pinjaman daerah diluncurkan PT SMI tahun 2015, prosesnya mengacu pada standar analisis sesuai dengan peraturan pinjaman daerah dan protokol manajemen risiko.

Protokol manajemen risiko (risk management protocol) merupakan forum koordinasi bersama PT SMI dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

“Oleh karenanya, dalam pelaksanaan pinjaman PEN daerah ini, prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kehati- hatian merupakan norma standar dalam pelaksanaan analisis permohonan pinjaman PEN daerah, selain koordinasi bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri,” tegasnya.

“Pinjaman Daerah merupakan bentuk
dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui PT SMI, dengan adanya Pinjaman Daerah,” sambungnya.

Disamping itu, menurut Edwin, dengan adanya fasilitas ini, Pemda dapat mempercepat penyediaan kebutuhan infrastruktur dan memenuhi layanan publik.

“Dalam proses pemberian pinjaman, PT SMI selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan berkoordinasi kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, PT SMI juga melakukan monitoring secara rutin atas realisasi pinjaman, agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran,” pungkasnya.


Editor: Wiwid Abid Abadi

sultranesia