Sejumlah jurnalis di Kota Kendari saat melakukan aksi unjuk rasa mengecam kriminalisasi dan intimidasi jurnalis di Mapolda Sultra pada Februari 2019 lalu. Foto: Mufti/Kumparan

Dua jurnalis di Kota Kendari mengalami kekerasan dan intimidasi oleh sejumlah oknum polisi saat meliput demonstrasi di Mapolda Sultra, Rabu (28/10) sore.

Keduanya adalah Ilfa, jurnalis Sultrademo.co, dan Hardiyanto jurnalis Mediakendari.com.

Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari, La Ode Pandi Sartiman menjelaskan, kedua jurnalis tersebut dihapus dokumentasi foto dan video yang mereka rekam menggunakan handphone saat sejumlah oknum polisi menangkap beberapa orang pengunjuk rasa.

sultranesia sultranesia

Labih detail Pandi menjelaskan, saat itu Ilfa dan Hardiyanto meliput unjuk rasa mahasiswa di Polda Sultra, tepat hari sumpah pemuda. Tuntutan pengunjuk rasa, Polda Sultra segera menuntaskan kasus kematian Randi dan Yusuf, yang meninggal dunia saat unjuk rasa menolak sejumlah Rancangan Undang-Undang kontroversi pada September 2019 lalu.

“Sebelum menghapus foto dan video, kedua jurnalis dibawa ke pos provos di pintu masuk Mapolda Sultra. Ilfa diperiksa oleh sejumlah oknum Polwan dan Hardiyanto diperiksa sejumlah oknum Polisi pria di pos itu,” jelas Pandi, Rabu (28/10) malam.

Keterangan Ilfa, sejumlah oknum polwan membuka galeri handphonenya, untuk menghapus foto dan dokumentasi sejumlah polisi menangkap pengunjuk rasa. Bahkan facebook dan percapakan whatsapp pribadinya juga dibuka oleh sejumlah oknum polwan yang memeriksanya.

Sementara Hardiyanto, tidak jauh dari Ilfa, dia mengalami hal yang sama, diperiksa oleh sejumlah polisi di pos propam Polda Sultra. Handphonenya diperiksa dan diminta menghapus rekaman video saat sejumlah oknum polisi melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa.

Pandi bilang, Kasus intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis di Kendari terus berulang. AJI Kendari dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sultra mencatat, pada 2019 lalu, sebanyak sembilan jurnalis mengalami intimidasi dan penghalang-halangan saat liputan oleh polisi. Bahkan, beberapa jurnalis dipaksa untuk menghapus rekaman video penangkapan massa aksi.

“Terhadap hal itu, jurnalis sudah melaporkan oknum polisi ke Propam dan SPKT Polda Sultra. Namun, hingga saat ini, laporan itu tidak diproses oleh polisi,” jepas Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi IJTI Pengda Sultra, Mukhtaruddin.

Menurut dia, hal itu kontras dengan kesepakatan bersama antara Polri dan Dewan Pers terkait perlindungan jurnalis.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4, ayat 1 kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pasal 8; dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.

Berita Terkait :   Enam Hari Operasi Patuh Anoa 2020, Polres Muna Tindak 260 Pengendara

Pada pasal 18 ayat 1 juga dijelaskan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja jurnalis, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000.

Atas tindakan yang terus terulang ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari dan Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tenggara (Sultra), menyatakan sikap :

1. Mengutuk tindakan sejumlah oknum polisi (Polda Sultra) yang melakukan kekerasan terhadap dua jurnalis di akendari, saat meliput unjuk rasa di Mapolda Sultra, Rabu 28 Oktober 2020.

2. AJI dan IJTI akan melaporkan kasus kekerasan ini di Porpam Polda Sultra, dan mengawal hingga tuntas.

3. Mendesak Kapolda Sultra, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya, mengusut dan memberi sanksi kepada anggotanya yang menghalangi kerja-kerja jurnalis saat peliputan.

4. Tindakan sejumlah oknum polisi yang menghalangi, mengintimadasi dan kekerasan terhadap jurnalis melanggar Pasal 18 ayat 1, Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

5. Mengimbau polisi dan semua pihak menghormati tugas jurnalis saat melakukan peliputan di lapangan, karena dilindungi undang-undang.

6. Mengimbau kepada semua jurnalis, agar memperhatikan keselamatan saat melakukan peliputan dan menaati kode etik jurnalistik.

Sementara itu, Plh Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol La Ode Proyek mengatakan bahwa telah berkomunikasi dengan Ketua AJI Kendari terkait masalah tersebut.

Menurut La Ode, pihaknya akan mempertemukan antara kedua jurnalis dan oknum polisi yang diduga melakukan intimidasi.

“Karena inikan baru keterangan dari masing-masing pihak. Kita akan pertemukan dulu, duduk bersama AJI, IJTI, jurnalis (yang diintimidasi) itu. Kita hadirkan juga Kabid Propam, supaya jelas duduk masalahnya,” kata La Ode saat dihubungi Sultranesia.id.

La Ode bilang, kejadian tersebut telah ia laporkan ke pimpinan Polda Sultra. “Saya juga sudah laporkan ke pimpinan,” ujarnya.


Editor: Wiwid Abid Abadi

sultranesia