Haliana saat menyampaikan orasi. Foto: Asrul Hamdi/Sultranesia.id

Diusia Kabupaten Wakatobi yang kini memasuki 17 tahun setelah ditetapkan sebagai daerah otonom baru (DOB) sejak 18 Desember 2003, setiap tahunnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terus meningkat hingga mencapai kurang lebih Rp 1 triliun.

Jika dibandingkan dengan luas wilayah daratan, dan jumlah penduduk yang kurang dari 100 ribu jiwa sesuai data BPS Wakatobi, APBD itu dinilai cukup besar.

Pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah daerah saat ini, seharusnya memberikan benefit pada pengentasan kemiskinan yang berdampak pada kesejahteran masyarakat, dan dapat diukur melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi.

sultranesia

“Pemimpin harus rajin turun lapangan agar mengetahui seperti apa keadaan masyarakat kita, saudara kita, di seluruh Wakatobi. Bagaimana kesehatan mereka, seperti apa keadaan ekonomi mereka, seperti apa pendapatan mereka dulu dibandingkan dengan sekarang,” kata Haliana pada kampanye dialogis di Desa Ambeua Raya, Sabtu (16/10)

Haliana menambahkan, dana perimbangan melalui dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ditambah dengan PAD Wakatobi seharusnya digunakan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu pola pendekatannya adalah dengan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat, bukan berbasis pada keinginan.

“Anggaran kita banyak, seharusnya menjadi modal utama untuk memutar roda perekonomian yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat, bukan kemunduran. Tahun 2016, angka pertumbuhan ekonomi Wakatobi 7,97 persen. Tahun 2017 menurun 2 digit menjadi 5,96 persen dan saat ini menjadi 6,69 persen,” beber Haliana.

Kemunduran yang dialami Wakatobi cukup siginifikan terutama pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap perekonomian yang mana sektor ini adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Sebagaimana diketahui tahun 2016 diakhir masa kepemimpinan Hugua, sector ini tumbuh mencapai 10,32 persen, namun terus menurun sampai pada level 5,75 persen di tahun 2019.

Berita Terkait :   Mantan Kades Wawotimu Deklarasi Dukung HATI di Pilkada Wakatobi

“Tidak tepatnya sasaran dan pemerataan pembangunan daerah terutama infrastruktur yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat membuat pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terus merosot. Sektor ini mempunyai kontribusi paling besar pada struktur PDRB Wakatobi. Sangatlah wajar jika Wakatobi belum bisa berkontribusi untuk menurunkan angka kemiskinan di Sultra dan Indonesia. Angka Kemiskinan Wakatobi yakni 14,75 persen masih jauh diatas rata-rata provinsi dan nasional,” tambahnya

Lemahnya pertumbuhan ekonomi ini berkontribusi negatif pula pada pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM) Wakatobi, dimana Wakatobi termasuk dalam 3 Kabupaten dengan pertumbuhan IPM paling rendah bersama Kabupaten Konsel dan Muna Barat.

“Untuk kembalikan kejayaan Wakatobi perlu adanya pemerataan infrastruktur dan peningkatan kualitasnya, tertutama infrastruktur yang akan meningkatkan produk barang maupun jasa yang dilakukan oleh masyarakat dapat terpenuhi. Melalui visi Wakatobi menjadi Kabupaten Konservasi maritim yang Sentosa, BerHATI Emas bersama seluruh stakeholder bahu membahu menuju pada masyarakat sejahtera,” tutupnya.


Laporan: Asrul Hamdi

sultranesia