Kepala Dinas Kominfo Sultra, Ridwan Badallah. Foto: Wiwid Abid Abadi/Sultranesia.id

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi jurnalis (UKJ) pada 2021 mendatang.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Diskominfo Sultra, Ridwan Badallah saat menjadi narasumber dalam sosialisasi hasil survei indeks kemerdekan pers 2020 di Sultra yang digelar Dewan Pers secara daring pada Sabtu (17/10).

“InshaAllah untuk tahun depan, 2021, kami siap memfasilitasi untuk melakukan uji kompetensi jurnalis di Sultra. Kami anggarkan di tahun 2021. Sebenarnya rencananya tahun ini, tapi karena tidak memungkinkan, inshaAllah tahun depan,” kata Ridwan.

sultranesia

Dalam pelaksanaan UKJ nanti, lanjut Ridwan, pihaknya akan menggandeng asosiasi media maupun organisasi jurnalis.

“UKJ ini untuk mendorong agar jurnalis kita di Sultra berkompeten, dan menciptakan iklim kebebasan pers yang sehat. InshaAllah, saya akan berupaya mewujudkan itu,” imbuhnya.

Apa yang direncanakan Diskominfo Sultra mendapat apresiasi dari Dewan Pers, Arif Zulkilfi.

“Saya rasa apa yang direncanakan oleh Pak Kadis Kominfo Sultra sangat positif, perlu diapresiasi, dan didukung,” kata Arif.

Berita Terkait :   Jadi Tersangka Korupsi dan Perkaranya P21, Plt Kadis Kominfo Sultra Tak Ditahan

Arif juga merspon positif apa yang dilakukan oleh Diskominfo Sultra, yang menurut laporannya memprogramkan ‘ngopi bareng jurnalis’.

“Itu juga kegiatan positif sekali, ya. Komunikasi kepada media maupun jurnalis sebenarnya jangan terlalu formal sekali, sekali kali non formal, diskusikan masalah-masalah yang ada dengan santai,” imbuhnya.

Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers ini juga mengingatkan agar para pekerja pers di Sultra tetap berpedoman pada kode etik dalam menjalankan tugasnya. Hal itu untuk meminimalisir adanya aduan atau sengketa pers.

“Jika media atau jurnalis dalam menjalankan tugasnya selalu berpedoman pada kode etik, saya rasa sengketa pers bisa dihindari,” ujarnya.

Pun demikian untuk stakeholder seperti Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota di Sultra, kata Arif, agar tetap menerima saran dan kritik dari jurnalis maupun media.


Editor: Wiwid Abid Abadi

sultranesia