Ilustrasi Stop Kampanye Hitam. Foto: Dok.Istimewa

Fanatisme terhadap salah satu pasangan calon di kalangan masyarakat tak jarang memicu persoalan. Pasalnya, sikap fanatisme masyarakat terhadap jagoannya acapkali salah arah. Kadang menjatuhkan lawan politiknya dengan melakukan kampanye hitam alias black campaign.

Hal tersebut membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, memberikan wanti-wanti bagi para partisan maupun pelaku politik itu sendiri.

Tito Karnavian mengatakan, kampanye hitam, propaganda maupun kata-kata yang bisa menebar kebencian bisa diproses secara hukum atau pidana.

sultranesia

“Positive campaign itu masih bisa, negative campaign itu biasa. Tapi black campaign yang berisi kebohongan itu yang tidak boleh. Itu adalah pidana,” tegas Tito Karnavian dikutip dari detikNews, Rabu (30/9) kemarin.

Tito Karnavian meminta setiap aparat memiliki liaison officer atau LO yang berasal dari penegak hukum di tiap-tiap paslon. LO tersebut nantinya akan mengawasi adanya kampanye hitam dan pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya.

“Mohon kita akan dilaksanakan penegakan terhadap aksi-aksi yang bertentangan dengan hukum,” kata Tito.

Penelusuran Sultranesia.id, black campaign atau kampanye hitam adalah menyampaikan informasi yang tidak berdasarkan fakta dan mengarah pada fitnah terhadap orang lain atau peserta pemilu lain.

Black campaign dilarang oleh Undang-Undang Pemilu dan pelakunya bisa dikenakan sanksi bahkan saksi pidana. Pada pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur sejumlah larangan bagi pelaksana, peserta dan tim sukses dalam berkampanye.

Pasal 280 ayat (1) huruf c UU Pemilu menyebutkan setiap pelaksana, peserta dan tim sukses dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain. Pada huruf d memuat larangan menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat dan pada huruf e mengatur larangan kampanye yang mengganggu ketertiban umum.

Pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf c, d dan e tersebut akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 521 UU Pemilu. Pasal tersebut berlaku bagi subjek atau pelakunya adalah pelaksana, peserta pemilu dan tim kampanye.

Kalau pelaku di luar itu, maka bisa dikenakan pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Bisa menggunakan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Pasal 14 ayat (1) KHUP menyebutkan, barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Sementara pada ayat (2) berbunyi, barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan la patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Berita Terkait :   Rekomendasi Gerindra ke Aswadi-Fahrul Dinilai Tepat untuk Bawa Perubahan di Butur

Pasal 15 KUHP mengatakan, barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.

Sementara Pasal 310 menyebutkan, barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 311 berbunyi, barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan.

Selain aturan diatas, pengaturan tentang larangan black campaign sebenarnya telah diatur juga oleh KPU dalam beberapa pasal Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilu. Misalnya, Pasal 20 PKPU tersebut menegaskan materi kampanye harus memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian pendidikan politik serta materi kampanye harus menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan dalam masyarakat.

Tak hanya itu, pada Pasal 21 PKPU Nomor 33 Tahun 2018 juga menyebutkan materi kampanye harus disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau paslon lain serta tidak provokatif.

Bagaimana jika black campaign dilakukan melalui cuitan di media sosial? Diketahui black campaign yang dilakukan di media sosial dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) UU ITE. Pasal tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud ujaran kebencian merupakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.


Editor: Denyi Risman

sultranesia