Ilham Q Moehiddin

Oleh: Ilham Q. Moehiddin.

Beberapa hari lalu, ada sebuah media yang merilis tulisan mengenai dugaan pengaturan mutasi dan jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Konon demikian.

Pada tulisan di media tersebut, dugaan itu berangkat dari sebuah daftar yang dalam kolom keterangannya tertera nama sebuah tim —yang juga tidak jelas merujuk pada subyek mana pun dan tidak dapat dikonfirmasi validitas faktanya.

sultranesia

Sebagai dugaan, oleh media bersangkutan, temuan ini telah berusaha dikonfirmasikan ke berbagai narahubung yang juga tidak dapat memastikan keotentikan daftar tersebut, sehingga tanpa perolehan konfirmasi yang valid dan informasi yang terukur, dugaan dalam tulisan itu dapat dengan mudah terjebak dalam kriteria “isu/hoax”. Tentu saja, tak ada media kredibel yang mau melakukan hal seperti ini.

Sebagaimana umumnya karakter hoax, maka kerumitan lain pun muncul; mudah terarah menjadi tuduhan dan potensial mencemari nama baik seseorang. Suatu “hoax” memiliki sumber dan tujuan yang seluruhnya negatif. Hoax dibuat untuk memfitnah seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan mencemari reputasinya.

Bagaimana mungkin publik mempercayai sebuah daftar yang bahkan dapat dibikin sedemikian mudahnya, dicetak sedemikian cepatnya, dan disebar dalam waktu yang relatif singkat, di berbagai platform media sosial dan aplikasi percakapan pribadi.

Dalam pelacakan meta data, jejak digital beberapa foto yang tersebar itu memunculkan beberapa tanggal berbeda, namun memiliki bulan dan tahun yang sama; September, 2019. Perbedaan tanggal kemunculan foto-foto tersebut di media sosial, kuat mengindikasikan bahwa foto-foto tersebut disebarkan secara masif oleh sejumlah orang, di hari berbeda, di bulan September 2019.

Setelah sempat dirilis di media massa online, beberapa hari berselang, media bersangkutan melakukan pencabutan konten dari halaman situs yang mereka kelola. Tentu saja, kejadian semacam ini bukan yang pertama kalinya di dunia media massa online.

Pencabutan sepertì ini bisa —dan biasa— dilakukan media massa online, jika “berita” yang telah dirilis tidak memenuhi standar verifikatif atau secara faktual sukar ditelusuri validitasnya. Hal yang kemudian dengan mudah dapat mendorong “gumunan” ke wilayah hoax yang jelas tak dapat dipertanggungjawabkan.

Perang Otoritas Informasi Terhadap Persebaran Hoax

Publik sebaiknya mampu membedakan isu dan fakta, fitnah dan kebenaran. Lajunya teknologi informasi mengundang keragaman serangan terhadap hak-hak publik di wilayah informasi. Keterbukaan informasi (untuk publik) dan membanjirnya ragam informasi di dunia maya, bahkan kerap menjadi bumerang bagi publik itu sendiri.

Teknologi Informasi ibarat dua sisi belati; memiliki sisi negatif dan positif sekaligus, apabila tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.

Walau berbeda terminologis dengan kasus pertama yang terungkap pada bagian pertama tulisan ini, maka hoax membutuhkan gerakan kolaboratif untuk pencegahannya, agar tidak berimbas pada publik yang sangat akrab dengan media digital.

Berita Terkait :   Penghentian Tunjangan Tuai Kritik, Akibat Kesalahan Penanganan Covid

Generasi era 1980-an hingga 2000-an dikenal sebagai generasi era digital. Era di mana internet mulai menjadi bagian penting dalam kehidupan. Marc Prensky menyebut generasi itu sebagai Native Digital Generation, pengguna internet yang didominasi remaja berusia 20-24 tahun. Mereka inilah yang juga menurut William J. Schroer, sebagai generasi yang rentan terhasut kesesatan informasi yang kerap tersebar melalui media sosial dan kadang tidak terfilter oleh media massa online.

Era digital membuat segala hal menjadi lebih mudah, murah, dan cepat. Media sosial dan media massa online telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi.

Perang terhadap hoax sesungguhnya telah dimulai sejak lima dasawarsa belakangan. Di era media cetak, informasi palsu (propaganda) bukan tidak bermunculan. Informasi yang tidak valid dan tidak terverifikasi dalam bentuk propaganda menjadi penyebab utama kerusakan simpul informasi dan suatu kebermulaan sekian banyak perubahan besar di dunia ini. Pertikaian yang tak kunjung habis di wilayah Sub Sahara/Afrika, Mediterania, dan Asia Tengah, adalah bentuk pergesaran dari konflik yang terjadi di Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Semua ini karena strategi penyesatan informasi dalam bentuk propaganda. Motif dan modus yang sama terus menerus berulang di berbagai tempat, dalam beragam situasi, dan bermacam kepentingan. Termasuk di Indonesia, di Sulawesi Tenggara, di lingkungan kita, di jaringan internet di gawai pintar dan komputer jinjing yang kita miliki, “propaganda” dan segala kontennya hanya mengalami perubahan skala, tetapi tidak dengan tujuannya.

Konstitusi Indonesia secara tegas melarang pemerintah membendung kebebasan berpendapat dan berekspresi warganya —selama pendapat dan ekspresinya dilakukan dengan cara yang benar.

Media sosial dan media massa digital memiliki keunggulan karena potensi hiperaktualitas dan interaktivitasnya. Teknologi informasi kian mudah dijangkau oleh hampir semua orang. Konten di media sosial, atau media massa online dengan cepat dapat disebarkan, dikomentari, didiskusikan, ditindaklanjuti, atau disebarkan kembali melalui platform media sosial lainnya. Global Village Phenomenon seperti ini telah diramalkan pada tahun 1962 dalam The Gutenberg Galaxy karya McLuhan; dunia akan mengalami ketergantungan terhadap teknologi, mempengaruhi hidup setiap orang, dan menjadikan dunia sebuah desa global, sebuah komunitas teknologi yang dipenuhi orang-orang gagap dan sok tau.


*) Penulis adalah Ekspertise Media Massa.

sultranesia