Kantor Pusat Bank Sultra. Foto: Dok.Istimewa

Surat Edaran Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau dikenal dengan Bank Sultra, Abdul Latif, nomor 0768/135000/05/20/Krd soal pengikatan agunan di bawah tangan yang ditujukan kepada pimpinan Cabang Utama, Cabang dan Cabang Pembantu BPD se-Sultra menuai kritikan.

Salah satu kritik datang dari Ketua Forum Rakyat Untuk Keadilan Sulawesi Tenggara, Ahmad Faisal.

Kepada wartawan, Ahmad Faisal menjelaskan bahwa surat edaran itu berisi penegasan penggunaan surat kuasa menjual atau pengikatan agunan dibawah tangan/unnotaril, yang substansinya memperbolehkan digunakannya surat kuasa menjual di bawah tangan untuk di pergunakan dalam pengikatan jaminan kredit dengan plafon kurang lebih Rp 500 juta sebagai cara untuk menjamin pelunasan kredit pada BPD Sultra.

Baca Juga :   Surat Pengunduran Diri Bupati Muna Barat Sudah Dikirim ke Mendagri

Menurut Ahmad, kebijakan itu bertentangan dengan azas yang bersifat kepentingan umum atau Van Openbare Orde. Sebab, penjualan benda jaminan harus dilakukan secara suka rela, atau di muka umum melalui lelang.

Dia menyebut, surat edaran tersebut beresiko secara hukum. Sebab, jika ada debitur yang kreditnya macet, Bank Sultra tidak bisa menyita jaminannya.

“Surat edaran ini beresiko secara hukum, jika ada kredit macet, Bank BPD Sultra tidak bisa menyita jaminannya. Karena perjanjian di bawah tangan,” katanya.

“Kebijakan ini tentu merugikan Bank BPD Sultra selaku pemerintah, dan Direksi harus bertangungg jawab,” sambungnya.

Ahmad Faisal bilang, pemberian kuasa semacam ini bisa batal demi hukum.
Kebijakan menggunakan kuasa menjual di bawah tangan juga, lanjut dia, bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-ndang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan.

Baca Juga :   Pinjaman Rp 388,8 M dari PT SMI Cair, Pemprov Sultra Kebut Pembangunan Faskes

“Dalam pasal itu dijelaskan, siapapun yang menerima dan memegang jaminan, tidak boleh membeli atau menjual barang yang menjadi jaminan, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain, barang jaminan demikian hanya boleh dilakukan jual beli secara lelang di muka umum dan berdasarkan ketentuan hukum pertanggungan yang berlaku,” jelasnya.

Dia juga menilai, kebijakan tersebut dalam menimbulkan masalah hukum. Jaminan juga berpotensi membahayakan pelunasan kredit di BPD Sultra atas pengikatan jaminan tersebut.

“Kebijakan tersebut sama halnya dengan menjerumuskan BPD Sultra ke kubangan masalah. Ini kebijakan yang ngawur,” katanya.

Baca Juga :   Instruksi Gubernur Pemberlakuan PPKM di Seluruh Kabupaten/Kota di Sultra

Masih kata Ahmad Faisal, pada prinsip dasarnya, instrumen yang disiapkan oleh negara dalam kaitannya dengan eksekusi jaminan kredit perbankan berupa tanah dengan adanya lembaga jaminan.

Hak tanggungan yang dimaksut telah diatur dalam dalam UU Nomor 4 tahun 1996, tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam menjamin pelunasan kredit perbankan.

“Kalau tidak ada perjanjian dengan Notaris, maka pihak Bank tidak bisa eksekusi jaminan debitur. Kebijakan ini membahayakan BPD. Dan sepertinya, direksi sedang membuat pola rentenir,” pungkasnya.


Laporan: Wiwid Abid Abadi

sultranesia