Juru Bicara Aliansi Rakyat Bersatu Sulawesi Tenggara, Hartono berpose didepan sebuah spanduk bertuliskan #erickout.

Oleh: Hartono

Erick Thohir sebagai menteri BUMN dan Ketua Pelaksana Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, serta Penanganan COVID-19 terbukti telah gagal total.

Erick Thohir Menteri BUMN yang Gagal

sultranesia

Sudah lebih dari 4.000 pekerja BUMN di PHK, sementara ratusan karyawan lainnya berbulan bulan gajinya tidak dibayar. Belasan ribu karyawan BUMN yang masih bekerja gajinya dipotong dan tidak dibayar utuh.

Pertamina rugi Rp 11 Trilyun, laba PGN ambruk 87 persen, Garuda rugi Rp 10 Trilyun, PT KAI rugi Rp 1,3 Trilyun, Antam, PLN, Angkasa Pura 1 dan 2, E-Commerce Blanja.com ditutup, dan masih banyak yang lainnya.

Kegagalan Erick Thohir memimpin BUMN semakin sempurna dengan bertambahnya utang BUMN dan dibentuknya struktur jabatan yang tidak efisien dan boros. Seperti staff khusus Direksi bergaji Rp 50 juta perbulan dengan jumlah yang sangat mungkin mencapai ribuan orang. Advisor yang konon digaji Rp 25 juta perbulan, dengan jumlah yang juga bisa mencapai ribuan orang.

Penempatan ribuan direksi dan komisaris yang tidak transparan dengan penilaian kemampuan yang sangat subjektif, serta beraroma ‘koncoisme’ juga memperparah kondisi BUMN, serta membuat BUMN semakin tidak profesional.

Rangkap jabatan di masa Erick Thohir sebanyak 564 orang, atau meningkat 100 persen dibanding era Dahlan Iskan yaitu 271 orang dan meningkat 150 persen dibanding era Rini Soemarno yaitu 222 orang.

Rangkap Jabatan ini bertentangan dengan 7 UU dan 2 Peraturan Pemerintah. Diantaranya; Pasal 17 Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, khususnya Pasal 33, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pasal 5 ayat (2) huruf (h), UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 42-43, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, khususnya Pasal 5 poin (6), UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama Pasal 28 ayat (3), PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, terutama Pasal 54  dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Pasal 48 ayat (1).

Erick Thohir Sebagai Ketua Pelaksana PEN dan Penanganan COVID-19 Telah Gahal

Data dan angka di bawah ini membuktikan kegagalan tersebut. Saat Erick Thohir ditetapkan menjadi Ketua Pelaksana PEN dan Penanganan COVID-19 tanggal 20 Juli 2020, korban meninggal akibat COVID -19 berada di angka 4.239 orang, dan yang tertular sebanyak 88.214 orang.

70 hari kemudian, 20 September 2020 korban corona meninggal 9.444 orang atau naik 118 persen, yang tertular 240.687 orang atau naik 172 persen.

Di bidang ekonomi yang menjadi tanggung jawab Erick Thohir sebagai ketua Pelaksana PEN juga terlihat gagal total. Diprediksi dalam 10 hingga 20 hari ke depan Indonesia akan masuk dalam jurang resesi dengan pertumbuhan ekonomi dikisaran minus 7 persen.

PHK masal menurut survei sudah mencapai 29 juta orang. UMKM yang tutup tembus 70 persen, kemiskinan meningkat hampir 10 persen. Diduga mahasiswa drop out sekitar 50 persen dari total mahasiswa.

Pengangguran bertambah, keresahan meningkat, konflik sosial antar kelompok dengan beragam sebab marak di berbagai tempat antara lain: Kendari, Pati, Gorontalo, Pekalongan, Palalawan, Sidoarjo, Ciamis, Samarinda, Ciracas, Mamberamo, Maluku Tengah, Bekasi, Wamena, Jambi, Tangerang, Ciledug dan sebagainya.

Erick Thohir Sumber Segala Kegaduhan

Upaya Jokowi untuk membangun negara dalam situasi COVID-19 ini menjadi sangat gaduh, karena langkah langkah Erick Thohir yang melanggar konstitusi, boros, tidak tepat sasaran. Serta pengisian posisi BUMN yang beraroma koncoisme.

Dalam 4 bulan terakhir, kritik terbuka terhadap kinerja dan keputusan Erick Thohir dilakukan berbagai kelompok:

1. Kelompok Mahasiswa dari Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Jambi, Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan Timur dan lain-lain. Mahasiswa berbagai daerah ini menuntut transparansi rekrutmen direksi dan komisaris BUMN, serta pertanyakan hutang BUMN yang tembus Rp 6.000 Trilyun.

Berita Terkait :   Dialog Itu Perlu Jenderal!

2. Kelompok masyarakat sipil yang
lantang mengkritik Erick di antaranya dari Kontras, Walhi, Imparsial, Setara Institut dengan tuntutan yaitu menolak penempatan posisi Polisi dan TNI aktif di kementerian BUMN dan sejumlah BUMN.

3. Erick Thohir vs Ombudsman dan Mahkamah Konstitusi. Kegaduhan Erick Thohir dengan sesama lembaga negara antara lain dengan Ombudsman dan Mahkamah Konstitusi, juga terjadi terkait rangkap jabatan serta penempatan wakil menteri BUMN sebagai pejabat di BUMN.

4. Erick Thohir vs Serikat Pekerja. Kegaduhan Erick dengan beberapa serikat buruh terjadi karena PHK Massal di BUMN yang sudah mencapai kisaran 4.000-an orang. Serikat buruh yang konsisten menentang antara lain: Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Serikat Buruh Sriwijaya.

5. Erick Thohir vs Anggota DPR.
Kritik keras anggota DPR terhadap Erick Thohir disampaikan oleh Adian Napitupulu dan Mufti Anam, yang keduanya berasal dari partai PDIP. Kritik mereka terkait dengan utang BUMN serta PHK massal. Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR RI dari PKS yaitu Anis Byarwati.

6. Erick Thohir vs Relawan Jokowi. Tanggal 11 Agustus tidak kurang dari 50 organisasi relawan Jokowi meminta Jokowi untuk memberhentikan Erick Thohir. Tuntutan itu disampaikan terkait pemberhentian tanpa sebab puluhan relawan dan pendukung Jokowi di BUMN, dan sekian banyak kegaduhan yang dibuat Erick Thohir.

7. Erick Thohir vs Ahok. Yang terbaru adalah kritik tajam yang disampaikan Ahok secara terbuka terkait pengelolaan Pertamina dan Peruri secara khusus, dan BUMN secara umum. Kritik Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina mencerminkan situasi internal BUMN yang tidak kunjung membaik di bawah Menteri Erick Thohir.

Dongeng Vaksin yang Berubah Ubah

Kegagalan Erick Thohir lainnya juga terlihat dalam program vaksin Corona yang dipublikasikan akan kita dapatkan 250 juta dosis dari Sinovac China. Angka itu tidak masuk diakal, karena kapasitas pabrik Sinovac Biotech di Beijing di atas tanah 70.000 meter persegi, hanya mampu memproduksi 100 juta dosis vaksin pertahun. Angka yang mirip dengan kapasitas produksi vaksin Rusia yang rata-rata berkisar sekitar 9 juta dosis perbulan.

Janji 250 juta vaksi pertahun itu tidak masuk akal karena sederhana saja, pertama kapasitas produksi Sinovac tidak mencapai angka itu. Kedua, total penduduk China sekitar 1,4 milyar jiwa. Dari jumlah penduduk itu, maka setidaknya China butuhkan 3 Milyar vaksin.

Ada 3 vaksin potensial yang sudah masuk uji klinis tahap 3 di China, yaitu vaksin Cansino yang sudah dapatkan hak paten, Sinopharm dan Sinovac. Andai saja ketiga vaksin itu mampu diproduksi sejumlah 500 juta dosis per tahun, maka China butuh waktu setidaknya 6 tahun untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Data lain yang kami dapatkan, ternyata Indonesia tidak memproduksi vaksin Sinovac melainkan hanya memproduksi botol (vial) dan mendistribusikannya. Hal itu diperkuat dengan kapasitas produksi vaksin Bio Farma yang diperkirakan tidak lebih dari 50.000 dosis per minggu, atau hanya 2,6 juta dosis per tahun.

Uji Klinis Sinovac tahap ke-3 yang dilakukan pada pertengahan Agustus 2020 akan selesai sekitar bulan Januari atau Febuari 2021. Aneh dan janggal tentunya jika dalam banyak kesempatan Erick Thohir menyatakan bahwa mulai bulan November 2020 hingga Febuari 2021 akan masuk bertahap 10 juta vaksin perbulan. Bagaimana mungkin Indonesia akan membeli puluhan juta vaksin yang belum selesai uji klinis tahap ke -3. Jika ini adalah kebohongan publik, maka ada 260 juta rakyat Indonesia yang dibohongi dengan gimmick yang tidak lucu.


*Penulis adalah Juru Bicara Aliansi Rakyat Bersatu Sulawesi Tenggara.

*Seluruh isi dari tulisan ini adalah tanggung jawab penulis.

sultranesia