Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir. Foto: Wiwid Abid Abadi/Sultranesia.id

Seluruh bakal calon Kepala Daerah (Kada) dan Wakil Kepala Daerah yang bakal bertarung dalam Pilkada 2020 di 7 daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) diwajibkan lolos tes kesehatan yang dilaksanakan oleh KPU.

Tes kesehatan di Sultra rencananya akan digelar selama sepekan, dimulai tanggal 4 hingga 11 September mendatang. Protokol tes kesehatan akan disusun dan ditetapkan oleh masing-masing KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada 2020 dengan dikoordinasikan oleh KPU Sultra.

“Semua pihak terkait sudah kami panggil terkait masalah ini,” kata Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir, Selasa (25/8).

sultranesia sultranesia

Dalam rapat tersebut disepakati berbagai hal, utamanya tentang syarat para dokter yang berhak dan boleh menjadi bagian dari tim tes kesehatan bakal calon Kepala Daerah di Pilkada 2020.

Dokter pemeriksa kesehatan misalnya, kata Natsir, dia mesti tercatat sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta mengantongi STR dan SIP yang berlaku, dan tentu saja harus ditunjuk IDI wilayah atau IDI cabang.

Kemudian soal kriteria, lanjut Natsir, dokter tersebut minimal sudah bekerja selama lima tahun sebagai dokter dan tiga tahun lebih sebagai spesialis di keahlian masing-masing.

Selain itu, dokter yang menjadi tim pemeriksa kesehatan calon juga harus dipastikan bukan anggota partai, dan juga bukan dokter pribadi bakal calon Bupati atau Wakil Bupati atau juga bukan sanak famili atau kerabat dari kandidat.

Selain dokter spesialis, KPU juga akan melibatkan ahli psikologi. Syaratnya, ia harus tercatat sebagai anggota Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku.

Selanjutnya, dokter Psikologi juga harus mengantongi sertifikat sebutan psikolog yang dikeluarkan oleh HIMPSI, termasuk memiliki surat ijin praktek psikologi yang masih berlaku.

Syarat lainnya, kata Natsir, psikolog tersebut minimal mempunyai pengalaman dalam melaksanakan tes psikologi sekurang-kurangnya lima tahun, dan khusus untuk interview mendalam dapat dilakukan oleh psikolog dengan pengalaman 10 tahun, termasuk mempunyai kemampuan untuk melakukan asesmen dengan alat yang ditetapkan PP HIMPSI.

Psikolog yang akan melakukan tes juga tidak boleh mempunyai konflik kepentingan dengan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, termasuk tidak berafiliasi dengan partai politik, serta tidak pernah mendapatkan sanksi etik maupun hukuman karena pelanggaran pidana yang dilakukan.

Natsir menambahkan, para bakal calon ini tidak hanya bakal dites kesehatan dan psikologinya saja, tetapi mereka juga wajib lolos dari tes penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Pemeriksaan nantinya akan dilakukan di laboratorium  yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai Laboratorium untuk pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.

“Salah satunya adalah Balai Laboratorium Narkotika dan psikotropika milik BNN. Laboratorium juga harus didukung sarana dan prasarana yang memadai, serta sumberdaya manusia yang profesional,” kata Natsir.

Lebih detail Natsir menjelaskan, kandidat nantinya diperiksa urinenya dengan volume minimal 25 milimeter, itu sudah termasuk 10 persen cadangan rapid test urine, sebagai penggantian apabila ada rapid test yang rusak atau memerlukan uji ulang.

Berita Terkait :   Warga Sombu Yakin Haliana-Ilmiati Bisa Kembalikan Kejayaan Wakatobi

Dalam rapat koordinasi yang membahas syarat dan teknis tes kesehatan bakal calon kepala daerah itu dihadiri oleh seluruh anggota KPU du Sultra yang menggelar Pilkada 2020.

Selain itu, rapat juga dihadiri oleh Ketua IDI Sultra, Laode Rabbiul Awal, Kepala BNN Sultra, Brigjen Pol Ghiri Prawijaya, Ketua HIMPSI Sultra, Ayub Djafar, dan juga Direktur RSUD Bahteramas Kendari, Hasmudin.

Natsir mengungkapkan, rapat koordinasi tersebut intinya adalah membahas keputusan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Juknis standar kemampuan jasmani dan rohani, serta standar pemeriksaan kesehatan dan bebas penyalahgunaan narkotika dalam Pilkada 2020.

Untuk menindaklanjuti rapat itu, lanjut dia, dalam waktu dekat akan dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara IDI, HIMPSI, BNN dan Rumah Sakit Bahteramas dengan KPU kabupaten penyelenggara Pilkada.

“Hasil pemeriksaan paling lambat 12 September 2020 ke KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada. Bakal pasangan calon hanya akan dilayani memeriksakan kesehatan jika sudah mendaftar dan diberi pengantar pemeriksaan oleh KPU Kabupaten,” pungkasnya.

Alur Pemeriksaan

1. KPU berkoordinasi dengan Ikatan IDI Sultra, BNN Sultra, HIMPSI Sultra dan RSU Bahteramas untuk menyusun: standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.

2. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kepada KPU Kabupaten/Kota.

3. KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pengurus IDI, BNN, dan HIMPSI tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas: dokter, ahli psikologi; dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika

4. Tim pemeriksa terdiri atas: ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan anggota.

5. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan standar pemeriksaan dari tim pemeriksa kepada pimpinan parpol yang mengusulkan bakal calon

6. KPU Kabupaten/Kota menetapkan RS di daerah berdasarkan rekomendasi IDI dengan Keputusan KP Kabupaten/Kota.

7. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk  kepada parpol pengusung calon

8. Tim pemeriksa kesehatan menggelar pleno menetapkan kesimpulan yang menyatakan: calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan positif atau negatif menyalahgunakan narkotika, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.

9. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kabupaten/Kota, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.

10. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.


Editor: Wiwid Abid Abadi

sultranesia